SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyoroti fenomena masyarakat yang cenderung memilih-milih sekolah tertentu pada momen penerimaan siswa baru. Ia menilai, problem mendasar di sektor pendidikan saat ini adalah tantangan dalam menghadirkan mutu dan kualitas pendidikan secara merata agar tidak terjadi penumpukan calon murid.
Andi Harun menjelaskan, persepsi publik mengenai sekolah bermutu di Indonesia sejauh ini seringkali masih terbatas pada satu atau dua lembaga sekolah saja. Akibatnya, setiap tahun ajaran baru bergulir, konsentrasi arus pendaftar selalu tertuju pada sekolah-sekolah yang dianggap favorit tersebut.
”Problem dasarnya dalam jangka panjang ini tidak hanya Pemerintah Kota Samarinda, tapi se-Indonesia, adalah menghadirkan pendidikan bermutu yang merata, sehingga tidak perlu lagi pilih-pilih sekolah karena semua sekolah bermutu,” jelas Andi Harun.
Menurut Andi Harun, tantangan penyelarasan mutu ini kerap diperparah oleh sudut pandang keliru yang mengukur kualitas sekolah hanya berdasarkan kemegahan infrastruktur fisik (tangible). Padahal, esensi utama dari kemajuan pendidikan terletak pada aspek pengelolaan kualitas pembelajaran (intangible) yang berjalan di dalam kelas.
”Perspektif kita harus sama semua bahwa core value-nya adalah bagaimana menghadirkan pendidikan berkualitas. Jangan menunggu sekolah kita itu secara fisik bagus lalu belakangan baru diurus kualitas pendidikannya. Lembaga sekolah yang belum direhab bukan menjadi halangan untuk menghadirkan kualitas tinggi,” paparnya.
Ia menguraikan, perwujudan pendidikan berkualitas harus digerakkan secara beriringan melalui empat pilar utama. Komponen tersebut dimulai dari sistem penerimaan murid yang berintegritas, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, komitmen pemerintah sebagai regulator, serta dukungan penuh dari ekosistem masyarakat.
Oleh karena itu, Andi Harun mengingatkan agar
masyarakat tidak merusak tatanan mutu tersebut dengan mencoba menggunakan jalur belakang seperti pendekatan politik, kekerabatan, maupun cara non-akademik lainnya demi meloloskan siswa ke sekolah tertentu.
”Pemerintahnya mau, tapi kalau budaya feodal itu masih terlaksana, sulit juga. Salah satu budaya feodal itu menyuap dan nitip-nitip. Jadi semua pihak harus secara kolaboratif terlibat kalau kita ingin menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan berintegritas di Kota Samarinda,” tutupnya.(MYG)
