SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Masalah banjir pelik yang mendera lingkungan belajar di SMPN 24 Samarinda ternyata bukan sekadar urusan ketersediaan anggaran perbaikan semata. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, membeberkan fakta sejarah bahwa sekolah tersebut sebenarnya pernah diupayakan untuk dipindahkan atau direlokasi ke tempat yang lebih bebas banjir sejak belasan tahun lalu, namun rencana strategis tersebut terbentur penolakan keras dari warga setempat.
Sri Puji Astuti menceritakan bahwa atensi terhadap kondisi darurat SMPN 24 di kawasan Bukit Pinang sudah bergulir jauh sebelum dirinya menduduki kursi parlemen. Proposal pengajuan perbaikan dari kepala sekolah bahkan sudah menumpuk di meja walikota sejak tahun 2014 silam pada era kepemimpinan Syaharie Jaang.
“Saat itu kita selalu usulkan sampai istilahnya ada opsi dipindahkan ke lokasi tempat akan dibangun pasar modern, lalu bekas terminal. Tapi kan ada penolakan dari warga. Waktu itu mereka tidak mau dipindahkan karena di sana sudah ada SMP 39,” ujar Sri Puji Astuti saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Senin (15/6/2026).
Menurut Sri Puji Astuti, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda pada masa itu bahkan sudah menyiapkan skema anggaran yang matang untuk memindahkan fasilitas belajar tersebut ke lahan sekitar kantor Lurah Bukit Pinang yang dinilai lebih aman secara geografis dari kepungan air. Namun, karena desakan dari para orang tua murid yang tidak ingin anak-anaknya menempuh jarak terlalu jauh ke sekolah baru, proyek pemindahan darurat tersebut terpaksa ditarik kembali oleh pemerintah.
Dampak dari keputusan penolakan masa lalu itu kini harus dibayar mahal oleh para siswa, di mana aktivitas belajar mengajar terus dihantui oleh luapan banjir yang datang berulang kali setiap tahunnya.
“Akhirnya diundur-undur terus, tapi kan banjir terus ya. Setiap setahun itu mungkin ada puluhan kali banjir. Nah, itu kita susah karena warga situ tidak mau anak-anaknya sekolah jauh. Karena ada penolakan dari warga, akhirnya anggaran relokasi ditarik kembali,” jelasnya.
Melalui pemaparan fakta sejarah ini, DPRD Samarinda berharap masyarakat dapat lebih objektif dan kooperatif dalam menyikapi setiap rencana tata ruang pendidikan yang digulirkan pemerintah daerah. Komisi IV menegaskan, keselamatan fisik dan kenyamanan psikologis anak-anak saat menuntut ilmu harus diletakkan di atas ego sektoral maupun pertimbangan jarak.
Pihak legislatif berkomitmen untuk kembali duduk bersama dengan Pemkot Samarinda guna mencari solusi alternatif terbaik, baik berupa rekayasa teknis penanganan banjir di lokasi lama maupun pendekatan persuasif ulang mengenai opsi relokasi demi masa depan pendidikan di Bukit Pinang.
“Kita tidak boleh membiarkan generasi muda kita terbiasa belajar di tengah kepungan banjir. Kejadian masa lalu harus jadi pelajaran bersama bahwa penataan fasilitas publik demi keselamatan anak sekolah memerlukan dukungan penuh dan keikhlasan dari seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Sri Puji Astuti.(ADV/MYG)
