SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Langkah cepat diambil Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam merespons dampak kemarau panjang yang kian meluas. Penanganan masa tanggap darurat difokuskan untuk menyelamatkan sektor pertanian masyarakat dari ancaman gagal tanam, memenuhi pasokan air bersih, serta menekan lonjakan kasus kebakaran lahan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD) Kota Samarinda, Suwarso, mengungkapkan bahwa kekeringan di kawasan hulu dan saluran irigasi sempat menyulitkan para petani untuk memulai masa tanam di awal September.
“Data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mencatat ada 654 hektare lahan pertanian yang mengalami kekeringan. Sebagai solusinya, kita memanfaatkan air dari tiga titik void bekas tambang di Makroman, Serayu, dan Tanah Merah yang sudah dinyatakan aman oleh DLH untuk mengairi 207 hektare sawah,” ungkap Suwarso, Selasa (15/9/2026).
Di saat bersamaan, Pemkot Samarinda bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengupayakan pendekatan teknologi berupa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk memancing munculnya hujan di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim).
“Seluruh kesiapan teknis OMC sudah rampung. Bila radar mendeteksi adanya potensi pertumbuhan awan hujan, tim udara akan langsung terbang melakukan penyemaian garam. Kita memaksimalkan jeda waktu hingga 19 September sesuai prediksi BMKG,” jelas Suwarso.
Menanggapi kendala operasional sejumlah Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perumda Tirta Kencana yang terdampak intrusi air asin, Suwarso memastikan Satgas terus mengalirkan air bersih ke kawasan kritis seperti Kecamatan Palaran, Sambutan, dan Sungai Kapih.
“Armada tangki gabungan dari BPBD, PMI, BWS, hingga Dinas PU terus bergerak mendistribusikan air bersih. Kami menitikberatkan bantuan ini untuk kebutuhan minum dan memasak di pangkalan terminal umum masyarakat, bukan untuk keperluan pribadi atau rumah tangga secara mandiri,” paparnya.
Mengenai keluhan warga terkait melambungnya harga jual air tandon oleh oknum tertentu di luar jalur resmi, Suwarso menyatakan pihak Satgas akan melakukan evaluasi internal.
“Informasi mengenai spekulasi harga air tandon atau laporan pesanan fiktif di masyarakat akan kita bahas bersama tim Satgas. Untuk mencegah penyimpangan, seluruh armada resmi pengangkut air bersih dari pangkalan PDAM sudah terdata nomor plat kendaraannya secara ketat,” tambah Suwarso.
Guna menjaga transparansi penggunaan dana daerah, ia meminta seluruh instansi teknis memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai koridor mitigasi bencana kekeringan dan karhutla.
“Dana BTT ini fleksibel tapi harus tepat sasaran, seperti penyediaan BBM armada pemadam, pengadaan tandon, hingga jaminan perlindungan bagi relawan di lapangan. Setelah masa tanggap darurat berakhir pada 21 September, kita akan masuk ke masa transisi menuju kondisi normal,” tutupnya.(MYG)
