SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Anomali cuaca dan durasi musim kemarau yang belum menentu memicu kecemasan akan potensi bencana di Kota Samarinda. Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mendesak instansi teknis penanggulangan bencana untuk mempertahankan status kesiapsiagaan penuh hingga intensitas curah hujan kembali normal.
Helmi menilai, ancaman bencana seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta krisis air bersih masih berpotensi mengintai pemukiman warga selama fenomena kemarau belum sepenuhnya mereda.
“Artinya selama ini masih belum normal hujan, saya kira itu tetap disiagakan. Mudah-mudahan hujan segera turun kembali,” ujar Helmi Abdullah, Rabu (7/10/2026).
Di sisi lain, persoalan kerentanan bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar warga juga mengemuka dalam agenda penyerapan aspirasi (reses) pimpinan dewan. Saat turun ke dapil di kawasan Jalan Perjuangan, Kecamatan Sungai Pinang, Helmi mendapati tingginya desakan warga terkait pembenahan infrastruktur pemukiman hingga ketersediaan air bersih.
Ia mengungkapkan, keluhan masyarakat dominan berfokus pada semenisasi jalan lingkungan, perbaikan sistem drainase untuk mencegah banjir, pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU), hingga perluasan jaringan distribusi air bersih PDAM dan pembangunan sumur bor.
“Kemarin kita sempat reses di Sungai Pinang tepatnya di Jalan Perjuangan. Rata-rata aspirasinya infrastruktur, semenisasi, drainase, kemudian penerangan lampu jalan, kemudian air bersih PDAM, sumur bor, terus juga ada masalah bantuan-bantuan sosial dan UKM,” terangnya.
Helmi memastikan seluruh poin aspirasi yang dihimpun dari konstituen tersebut tidak akan berhenti sebagai catatan di atas kertas. DPRD Samarinda mengawal usulan infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi tersebut untuk masuk ke dalam skema perencanaan daerah.
Seluruh masukan dari lapangan akan diselaraskan ke dalam mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan APBD tahun anggaran mendatang agar dapat direalisasikan secara konkret bagi warga Sungai Pinang.
“Yang jelas itu akan kita masukkan dalam usulan Musrenbang nanti untuk tahun 2027 untuk direalisasikan di 2028,” pungkas Helmi.(ADV)
